Pancasila Sebagai bingkai NKRI.
BerPancasila Sudah Pasti Bermental Baja!
Pasca reformasi, pancasila sepertinya tidak lagi menjadi pandangan hidup bernegara kita, bahkan sudah dipandang sebelah mata. Persepsi seperti ini sangat wajar akibat pengerdilan pancasila oleh orde baru lewat idoktrinasi, pemberlakuan asas tunggal, yang intinya berlindung di balik asas tunggal pancasila untuk melanggengkan kekuasaan yang sama sekali tidak bersenyawa dengan nilai pancasila itu sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh efouria reformasi yang tak tentu arah.
Padahal Pancasila secara historis lahir dari kedewasaan & kesadaran dari semua kelompok untuk hidup bersama dalam bingkai NKRI. Pancasila tidak lahir begitu saja tanpa proses yang panjang.
Pembahasan sila pertama diwarnai dengan perdebatan tentang hubungan negara dan agama. Kelompok Islam menginginkan tidak ada pemisahan antara negara dan agama, sedangkan kelompok lain menginginkan pemisahan secara tegas antara negara dan agama (negara sekuler). Namun akhirnya disepakati bahwa indonesia bukan negara agama namun juga bukan negara sekuler (menafikan agama), tetapi sebagai negara yang mengakomodasi kepentingan agama. Keputusan ini terang saja mengecewakan kelompok islam dan menjadi issu politik pada pemilu 1955, namun ternyata masyumi yang mengusung issu ini tdk memenangkan pemilu secara mutlak untuk mengganti pancasila. pada kenyataan ini Natsir dengan tegas mengatakan bahwa kita memperjuangkan kepentingan islam lewat bingkai konstitusi, dan tidak dibenarkan dengan jalan yang lain. sungguh sebuah kedewasaan bernegara ditunjukkan oleh beliau. Subhanallah.
Pembahasan sila kedua, dimana masalah internasionalisme, egalitarianisme dan issue HAM telah menjadi pertimbangan untuk dimasukkan kedalam konstitusi, namun mereka tidak bisa menerima sikap hidup individualisme dan liberalisme, baik secara filosofis maupun dengan melihat aspek historis bangsa.
Sehingga keadilan dan beradab menjadi kunci nilai-nilai humanisme.
Pada sila ketiga dengan tegas sukarno menyatakan bahwa nasionalisme yang kita inginkan adalah nasionalisme yang menempatkan bangsa kita sejajar dengan bangsa lain, tidak merasa sebagai bangsa yang lebih hebat dengan bangsa lain sehingga terjerumus pada chauvinisme. Sukarno menegaskan bahwa Indonesia adalah negara semua untuk semua, bukan negara untuk kaum bangsawan saja, atau untuk kelompok tertentu saja. Itu lah inti kata persatuan.
Pada pembahasan sila keempat lebih diwarnai diskusi mengenai model demokrasi yang cocok untuk bangsa. Para pemikir bangsa bersepakat menolak demokrasi yang liberal, namun lebih mengutamakan musyawarah dan perwakilan. Alasan yang kuat adalah aspek historis bangsa yang lebih cocok dengan musyawarah dan sistem perwakilan.
Pada sila kelima, founding fathers secara tegas menginginkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya terjadi dibidang politik tanpa membawa dampak nyata pada kemakmuran rakyat. Perlu keberpihakan besar negara untuk kepentingan rakyat, menghindari konglomerasi yang menguntungkan hanya segelintir orang untuk terciptanya keadilan ekonomi.
Seyogyanya Pancasila tidak dijadikan dogma yang bebas kritik seperti jaman orde baru, pancasila adalah falsafah negara karya anak bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dengan pemikiran generasi penerusnya agar mampu mewujudkan cita -cita kemerdekaan indonesia.
Pancasila cepat atau lambat akan menjadi 'kalimatun sawa', titik temu keragaman yang menyatukan bangsa ini. Pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa harus melalui proses musyawarah.
Dalam Piagam Madinah kita dapat melihat masyarakat Madinah dipersatukan dalam satu komunitas bukan karena persamaan darah, teritorial atau agama. Tetapi diikat oleh ketundukan kepada hukum bersama, begitupula dengan Pancasila yang mempersatukan Indonesia.
Bung Karno pernah berkata, seekor rajawali tidak akan menjadi burung nuri walau dipenjara. Hal ini berbeda dengan jargon revolusi mental, sedangkan karakter kekuatan mental yang sebenarnya tidak tercemin lewat regulasi atau kebijakan yang primer dan urgent untuk rakyat, dan bukan didikte alur pasar baik OPEC, Washinton maupun Beijing. Rajawali tetap saja menjadi rajawali, dan nuri tetap nuri. Semua terlihat dari kebijakannya
Proyek investasi asing seharusnya tetap dalam kerangka kedaulatan negara. Bumi, air dan kekayaan alam adalah milik negara. China boleh saja investasi tetapi kedaulatan tetap milik Indonesia, investasi tidak boleh mendikte kedaulatan negara kita!. Kondisi yang terjadi saat ini cabang-cabang produksi malah dikuasai oleh orang perorangan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan asing. Sementara di dalam negeri sedang banyak PHK dan pengurangan karyawan dimana-mana dikarenakan pengurangan biaya operasional akibat melonjaknya nilai tukar dollar, justru pegawai-pegawai datang dari china untuk melakukan infrastruktur. Naudzubillah Min Zalik. Negara telah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Jangankan memberi ruang-ruang kepada bangkitnya usaha kecil & menengah, menjaga agar tidak ada PHK saja tak mampu.
Kita seharusnya bersikap mandiri dalam menentukan kebijakan apapun, bukan merupakan pilihan Washington ataupun pilihan Beijing. Seharusnya pemerintah menjunjung kedaulatan rakyat dan bukannya kedaulatan pemodal asing. Hutang Luar Negeri melesat tinggi dengan pasti.
Sekarang ini kebijakan ekonomi makin tidak merdeka, pemerintah hanya mengekspor bahan-bahan mentah. Menjual semurah-semurahnya bahan mentah tersebut dan kemudian membeli semahal-mahalnya produk asing.
Seharusnya dilakukan inclusive growth, dimana terdapat penyeimbangan antara angka pertumbuhan dengan angka pemerataan. Kemudian diperkuat dengan penguasaan negara dalam sektor penting untuk kemakmuran rakyat.
Noted : Mental Rajawali selalu berbeda dengan burung nuri. Mental Rajawali selalu memiliki keberanian mental untuk mandiri walaupun harus dipenjara!

PERANG ASIMETRIS
Sebagai info dan renungan untuk bangsa Indonesia

■ Perang Asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara non militer, tetapi memiliki daya hancur tidak kalah hebat bahkan dampaknya lebih dahsyat dari perang militer.

◆ Sasaran Perang Asimetris ini ada tiga :

1. Membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme/kapitalisme.

2. Melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat.

3. Menghancurkan 'food security' (ketahanan pangan) dan 'energy security' (jaminan pasokan dan ketahanan energi) sebuah bangsa, selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target terhadap negara lain dalam hal 'food and energy security'.

◆ Bentuk "Perang Asimetris" diantaranya melalui "mengubah kebijakan negara sasaran" dengan ciri non kekerasan.

● Pertanyaannya kini, “Bagaimana modus Perang Asimetris yang sering dilakukan oleh Cina?”

◆ Sejak reformasinya, Cina mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan 'One Country and Two System', yakni sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis/komunis dan kapitalis.

* Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq Partai Komunis Cina.

* Artinya, para pengusaha boleh didepan membuka ladang-ladang usaha diluar negeri, tetapi ada 'back up' militer (negara) dibelakangnya.

◆ Itulah titik poin konsepsi 'One Country and Two System' yang kini tengah dijalankan oleh Cina di berbagai belahan dunia.

◆ Ciri lain Cina dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam gunakan "pendekatan Naga" terhadap rakyatnya, sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas internal negeri. Sebaliknya ketika Cina melangkahkan kaki keluar, tata cara diubah menerapkan "pendekatan Panda" (simpatik), dalam bentuk :

* Menebar investasi atau “bantuan dan hibah” dalam wujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur dan lainnya, sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat” -nya yang mengikat.

◆ Pendekatan Panda merupakan ruh atau jiwa pada model "perang asimetris" yang sering dikerjakan oleh Cina.

■ 'Turnkey Project Management', adalah sebuah model "investasi asing" yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya :

* Mulai dari 'top management', pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya di 'dropping' dari Cina.

◆ Modus Turnkey Project ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warganya migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka menganggap Afrika kini sebagai tanah airnya kedua.

● Beberapa investasi Cina di Indonesia, sebenarnya telah menerapkan modus ini. Memang bukan barang baru, karena sejak dulu sudah berjalan antara lain :

● Pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, hampir semua tenaga kerja mulai dari direksi hingga kuli bangunan didatangkan dari negeri Cina.

● Demikian juga yang akan terjadi di Medan, Cina membawa sekitar 50.000 orang tenaga kerjanya dari Cina.

● Bila investasinya di Medan saja mendatangkan sekitar 50.000-an orang, lalu berapa warga lagi bakal migrasi melalui investasi Cina pada 24 pelabuhan laut, 14 pelabuhan udara dan sekitar 8000-an Km jalur Kereta Api di Indonesia, selain rencana mempererat hubungan bilateral Cina - Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada dekade 2020 an nanti?  
◆ Rencana tersebut tentu berpeluang menimbulkan persaingan budaya antara warga Cina dengan pribumi. Bisa terjadi pertarungan untuk mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah 10 juta jiwa itu bukan sedikit.

◆ Bila dikaitkan dengan pemahaman "Perang Asimetris" dan kebijakan "One County and Two System" nya, maka "Turnkey Projek Manajement", pada hakekatnya merupakan "Perang Asimetris" sebagai strategi Cina untuk menguasai Indonesia secara non militer.

* Secara perlahan memasukkan warganya ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada peran di sektor-sektor strategis di Indonesia diganti warga Cina, hingga akhirnya, pemilik Indonesia bukanlah orang-orang keturunan nusantara, tetapi orang-orang asli Cina.

■ Pertanyaan sederhana :

* Apakah Pemerintah tidak mengetahui Skenario ini sebagai Ancaman Negara atau justru merupakan bagian dari Skenario ini ?

◆ Jawabannya adalah :

* 'Let them think, let them decide' (biarlah rakyat berfikir dan biarkan rakyat memutuskan) dalam menilainya sebagai "pemilik kedaulatan". Walaupun Kelas sosial mayarakat Kita masih dlm kategori Hearing & Watching Society, belum mengarah ke 'reading' society (kuat analisa) apalagi 'writing' society (kreatif), tapi konsekuensi berdemokrasi adalah biarkan masyarakat sendiri yg memutuskan, walaupun pahit & getir.
Wallahualam Bishshawab
(Semoga Bermanfaat Untuk Perbendaharaan Wacana)