Jika kita kritis pada pejabat pemerintah dari presiden hingga aparatur pemerintah lainnya itu wajar, karena mereka adalah pejabat publik yang digaji, makan, tidur, blusukan, naik mobil dibayar dan difasilitasi dengan dana publik yang diambil langsung tak langsung dari pajak publik.

Harus dihindari kritik yang menuduh, mefitnah, atau menyerang pribadi dan fisik seseorang !.

Kritik harus pada kebijakkan (policy) yang diambil dan dikerjakan pejabat. Dan tidak perlu menunggu sampai misalnya habis masa jabatan, ini karena jika anda setuju pemilu langsung, maka kritik dan ketidak percayaan dapat langsung pula disampaikan pada saat kebijakan tadi dikeluarkan.

Sebab tidak ada lagi mekanisme pertanggungjawaban Presiden/Menteri oleh Dewan/Majelis atau Badan-badan lainnya.

Konyol kepada orang-orang yang berkata bahwa; belum setahun sudah dikritik, baru mulai sudah digangguin, apalagi yang bertanya: "Emang apa sih yang udah lu kerjain buat bangsa dan negara ini?"
Sikap konyol biasa terjadi pada mereka yang baru melek politik sejak pilpres 2014. Paham kebijakan (policy) pun sedikit, turun aksi kejalan pun tidak pernah, advokasi masyarakat miskin pun tidak pernah, apalagi merasakan penjara penguasa yang zalim..
Semoga mereka diberikan hidayah agar bisa berpikir rasional, Objektif dan Bijaksana. Karena baik atau buruknya mereka yang 'konyol' tadi tetap bagian dari Bangsa Indonesia yang notabene adalah saudara kita juga.

Hasta La Victoria Siempre Indonesia !